Adu Kuat Legislatif-Eksekutif 2014-2019

Bagikan:

Oleh: Dr. Sukamta Anggota DPR RI 2014-2019 Ketua DPW PKS DIY Hampir sepekan anggota DPR/MPR RI yang baru sudah dilantik. Dinamika utam...

Oleh: Dr. Sukamta
Anggota DPR RI 2014-2019
Ketua DPW PKS DIY

Hampir sepekan anggota DPR/MPR RI yang baru sudah dilantik. Dinamika utama di parlemen adalah pemilihan pimpinan DPRRI yang sudah selesai dan dilantik sementara Pimpinan MPR RI sedang berjalan.

Selain soal pimpinan, ada beberapa hal penting yang perlu juga dipahami oleh masyarakat karena akan ikut mempengaruhi kondisi perpolitikan negeri ini dalam 5 tahun ke depan. Yakni terkait dengan konstelasi ekskutif dan legislatif yang dimulai dari perasaan kurangnya power yang dimiliki dan kemudian ditindak lanjuti dengan upaya- upaya konkrit dari kedua lembaga pemerintahan ini.

"Saya akan perkuat sistem Presidensial," demikian kira-kira pernyataan Jokowi selaku presiden terpilih. Pernyataan ini terlontar sebelum UU MD3 disahkan di DPR. Bagaimana peluang terlaksananya keinginan ini? Tentu ini menarik dikaji dengan disahkannya UU MD3 yang spiritnya adalah memperkuat lembaga legislatif yang mencakup MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungannya nanti ketika legislatif dan eksekutif masing-masing ingin memperkuat diri?

Pernyataan Jokowi di atas seolah langsung termentahkan dengan disahkannya UU MD3. Spirit UU MD3 ini adalah memperkuat lembaga legislatif dalam fungsinya sebagai checks and balances eksekutif yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Salah satu kuatnya wewenang DPR tercantum dalam UU MD3 Pasal 74, yaitu :
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah...
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

Pada pasal ini jelas terlihat bagaimana powerfullnya DPR selaku lembaga legislatif yang dapat memberikan rekomendasi yang wajib dijalankan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan penduduk.

Pada sisi lain, Paripurna DPR RI baru saja memilih paket pimpinan DPR RI yang diketuai oleh Setya Novanto dengan 4 orang wakil yaitu Fadli Zon, Agus Hermanto, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan. Kesemuanya berasal dari Koalisi Merah Putih. Konstelasi ini, bisa jadi  akan menyulitkan Kabinet Jokowi nantinya untuk bergerak secara leluasa. Tentu sangat tergantung kepada manajemen komunikasi dan koordinasi Presiden baru nantinya, karena situasi dan polanya memang  berbeda dengan pemerintahan SBY dimana  DPR mampu "dijinakkannya" meskipun ada fraksi anggota koalisi seperti PKS yang beberapa kali mengambil sikap berbeda dengan koalisi pendukung SBY serta ada PDIP dan Gerindra yang menjadi oposisi.

Pernyataan Pak Jokowi ingin memperkuat sistem Presidensial di atas, terbentur dengan realitas politik yang ada. Pernyataannya yang tidak ingin bagi-bagi kursi menteri juga terlihat tidak realistis. Dengan apa Jokowi akan menjinakkan oposisinya jika bukan dengan kursi kekuasaan? Politik itu adalah sharing of resources. Penguasa yang tidak mau berbagi sumber daya cenderung akan menjadi "common enemy" yang kemudian justru akan menyulitkannya untuk bergerak. Apakah pernyataan kubu Jokowi ingin mengambil 16 orang menteri dari parpol hanya lips service?

Jokowi musti berpikir 1000 kali karena selain legislasi pusat telah dikuasai oleh Koalisi Merah Putih dengan terpilihnya paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih, juga telah disahkannya UU MD3 yang memperkuat DPR. Tapi ternyata Koalisi Merah Putih tidak saja menguasai DPR, melalui UU Pilkada yang baru disahkan Koalisi Merah Putih juga berpotensi besar untuk menguasai eksekutif pada tingkat lokal (provinsi).

Jika Jokowi tidak berhasil menjinakkan Koalisi Merah Putih, maka dengan perangkat UU MD3 dan UU Pilkada, Koalisi Merah Putih akan "melemahkan" presiden secara konstitusional. Bayangkan saja, dengan legitimasi UU MD3 Pasal 74 di atas, DPR dapat "memerintahkan" pejabat negara siapa pun itu. Meskipun tidak dirinci sanksinya seperti apa untuk yang "mbalelo", namun hal ini cukup mampu mengganggu roda pemerintahan eksekutif nantinya.

Belum lagi jika kita bicara dengan UUD NRI 1945 yang seolah lebih memihak legislatif (legislative heavy) jika dihadapkan dengan presiden. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 7A disebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Sedangkan Pasal 7C berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Posisi Presiden/Wakil Presiden diawasi oleh DPR melalui mekanisme pemakzulan (impeachment), tapi Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dalam konteks ini, kekuasaan DPR lebih besar dari Presiden. Prinsip saling awas (checks) bersifat searah dan cenderung memihak DPR (legislative heavy). Lalu bagaimana bentuk pengawasan Presiden terhadap DPR? Sejauh ini tidak ditemukan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebutkan pengawasan Presiden terhadap DPR.

Dengan kondisi seperti itu, di atas kertas, posisi presiden nanti akan sangat lemah. Pembahasan-pembahasan RAPBN dalam RKAKL antara DPR (legislatif) dengan pemerintah (eksekutif) diprediksi berlangsung alot karena banyak program usulan pemerintah yang akan sangat dikritisi. Koalisi Merah Putih akan mampu memainkan legislasi pusat-daerah dan eksekutif di daerah. Wacana Jokowi untuk melakukan "politik anggaran" kepada pemerintah daerah yang bandel juga tidak akan berjalan mulus, sebab untuk melakukannya seorang Presiden, melalui kementeriannya, harus bermufakat dengan Badan Anggaran DPR RI.

Koalisi Merah Putih dengan "kekuasaannya" tadi memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam lingkup legislatif. Kita harapkan keberpihakan Koalisi Merah Putih di legislatif terhadap kemajuan rakyat dan bangsa harus dipertahankan. Dalam UU MD3 Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Artinya, DPR dalam melaksanakan fungsinya nanti harus merepresentasikan suara rakyat.

Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi, karena politik itu unpredictable. Apalagi Jokowi memiliki gaya politik yang agak unik yang bisa saja membalikkan keadaan. Jokowi dengan partai politik pendukungnya berusaha melibatkan kampus dan masyarakat untuk memberikan tekanan kepada koalisi merah putih. Gerakan ekstra parlementer ini boleh jadi akan digerakkan ketika kekuatan.pendukung Presiden  di Parlemen tidak cukup kuat. Mudah- mudahan ini tidak menjadikan suasana menjadi ribut di waktu- waktu yang akan datang.

Besar harapan nantinya yang terjadi bukan adu otot antara Presiden dan DPR tetapi check and balance yang dinamis tetapi tetap bermuara untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat terbanyak di Negeri tercinta ini.

KOMENTAR

Nama

artikel bantul berita Berita Foto FPKS DIY gunungkidul kulonprogo kutipan berita nasional seputar diy sleman
false
ltr
item
PKS Daerah Istimewa Yogyakarta: Adu Kuat Legislatif-Eksekutif 2014-2019
Adu Kuat Legislatif-Eksekutif 2014-2019
http://4.bp.blogspot.com/-zBNKKihdtE0/U_4NO6luMSI/AAAAAAAADjM/yvP7_xJa7JU/s1600/FOTO%2BDR%2BSUKAMTA.png
http://4.bp.blogspot.com/-zBNKKihdtE0/U_4NO6luMSI/AAAAAAAADjM/yvP7_xJa7JU/s72-c/FOTO%2BDR%2BSUKAMTA.png
PKS Daerah Istimewa Yogyakarta
http://jogja.pks.id/2014/10/adu-kuat-legislatif-eksekutif-2014-2019.html
http://jogja.pks.id/
http://jogja.pks.id/
http://jogja.pks.id/2014/10/adu-kuat-legislatif-eksekutif-2014-2019.html
true
2917298055194715103
UTF-8
Artikel tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selanjutnya... Balas Batalkan Hapus Oleh Beranda HALAMAN ARTIKEL Lihat Semua BACA JUGA LABEL ARSIP SEARCH SEMUA ARTIKEL Tidak ditemukan artikel sesuai permintaan anda Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sepember Oktober November Desember sekarang 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 hari yang lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy