PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut sumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat dalam pandemi Covid-19 ini
Pada hari Ahad 14 Februari 2021 dilakukan pelantikan kepengurusan MPW - DPW PKS DIY Masa Bakti 2020 - 2025 oleh Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu, secara virtual bersama dengan MPW - DPW wilayah lain yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pelantikan ini untuk mengesahkan kepengurusan secara lengkap di jajaran MPW maupun DPW PKS DIY. Kepengurusan MPW terdiri dari Ketua dan Sekretaris MPW beserta anggota-anggota dari 4 Komisi, sedangkan kepengurusan DPW terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW serta Ketua-Ketua Bidang dan Deputi. Sebelumnya dalam Muswil PKS DIY tgl 27 Desember 2020 baru dilantik 8 orang anggota DPTW yaitu Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid Kaderisasi DPW, Ketua dan Sekretaris DSW.
Ketua DPW PKS DIY M. Agus Mas'udi,ST., berharap pelantikan ini akan menguatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pengurus baik dari DPW dan MPW. Karena kondisi bangsa Indonesia masih dalam ujian pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan dibutuhkan semangat kerja keras, gotong royong dari seluruh elemen bangsa.
 |
| Pelantikan MPW - DPW PKS DIY (foto: Mas Isna) |
Masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi Covid-19 ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi yang berbasis pariwisata di DIY terguncang, seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, katering, restoran. Hal ini ditunjukkan dengan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020: -2.69%. Padahal sektor-sektor tersebut yang telah membuka lapangan kerja paling besar di DIY. Oleh karena itu PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut sumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat dalam pandemi Covid-19 ini:
1. Pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat penanganan Covid-19 dengan 3T secara tuntas. Karena faktor inilah yang secara langsung akan menggerakan perekonomian.
2. Pemerintah semestinya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak dengan data on going yang terverifikasi agar tetap dapat bertahan menjalankan hidupnya.
3. Bagi yang masih memiliki aset dimana masih bisa diproduktifkan, pemerintah memberikan stimulasi ekonomi dengan diprioritaskan bagi ketahanan pangan keluarga.
4. Bagi UMKM pemerintah diharapkan memberikan perhatian besar karena menjadi penyangga terbesar ekonomi di DIY. Terutama UMKM yang terkait pariwisata seperti jasa perdagangan, perhotelan, transportasi, makanan/oleh-oleh, kerajinan dan lain-lain. Disamping relaksasi pinjaman juga kebijakan-kebijakan penanganan Covid yang sekaligus memberi ruang gerak bagi ekonomi UMKM. Mereka pasti bergerak untuk fight tergantung bagaimana pemerintah membuat policy dan anggaran yang akan menumbuhkan UMKM ini. Semisal mengarahkan UMKM berbasis digital untuk bisa survive. Penguatan tekhnologi dan pasar online, pembiayaan murah dan mudah diakses, pelatihan dan pembentukan jaringan bisnis, serta dukungan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sinyal sampai ke pelosok daerah.
5. Bagi usaha menengah yang terdampak, PKS berharap bahwa paket kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mensinergikan sektor-sektor bisnis terdampak krisis pandemi diberikan paket recovery ekonomi yang memungkin mereka kembali tumbuh.
