PKS Gelar Diskusi Problematika Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta

Yogyakarta - Ahad (2/10) DPW PKS DIY menggelar Diskusi Problematika Daerah Istimewa sebagaimana yang dialami oleh Yogyakarta dan Nangroe A...

Yogyakarta - Ahad (2/10) DPW PKS DIY menggelar Diskusi Problematika Daerah Istimewa sebagaimana yang dialami oleh Yogyakarta dan Nangroe Aceh Darussalam. Diskusi yang digelar di Aula DPW PKS DIY ini dihadiri oleh Nasir Djamil, anggota DPR RI Fraksi PKS dari Aceh bersama anggota DPR RI dan DPRD PKS se-DIY serta perwakilan LSM di Yogyakarta.

Sebagai daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta memiliki persamaan. Nasir Djamil memaparkan tentang kondisi Aceh yang ditetapkan sebagai Daerah Istimewa sejak Republik ini berdiri. Keistimewaan Aceh difokuskan pada bidang agama sedangkan Yogyakarta yang lebih fokus pada bidang kebudayaan.

Sebagai Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau Dana Keistimewaan setiap tahun yang bersumber dari APBN. Di Aceh pembahasan Dana Otsus dilakukan bersama antara Pemda dengan DPR Aceh. Ini berbeda dengan di Yogyakarta dimana Dana Istimewa hanya dibahas oleh Pemda saja tidak melibatkan DPRD DIY.

Dalam diskusi terungkap bahwa kedua daerah mengalami problematika yang sama. Dalam  pengelolaannya, Yogyakarta dan Aceh setiap tahun kesulitan menghabiskan Dana Keistimewaan.

"Setiap tahun Pemda tak pernah bisa menghabiskan dana Otsus yang besarnya 6-7 trilyun, sehingga selalu menjadi Silpa sekitar 3-4 trilyun" kata Nasir Djamil.

Arif Budiono, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi DIY mengatakan kondisi tersebut mirip seperti yang dialami oleh Yogyakarta. Dana Keistimewaan Yogyakarta 500 Milyar per tahun tidak bisa dihabiskan bahkan Pemprov seperti kebingungan untuk membuat program agar Dana Keistimewaan dapat terserap.