Desa Prima di Kota Yogyakarta butuh akses BKK Danais untuk berkembang. Perbedaan istilah 'Kelurahan' dan 'Kalurahan' menjadi kendala penyaluran.
YOGYAKARTA – Sejumlah program Desa Pemberdayaan Perempuan (Desa Prima) di Kota Yogyakarta, yang menjadi motor penggerak ekonomi kaum wanita, sangat membutuhkan dukungan finansial melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk dapat berkembang optimal.
Di Kota Yogyakarta, dari 45 kelurahan, enam di antaranya telah ditetapkan sebagai Desa Prima. Program yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) ini bertujuan mewujudkan Kelurahan Mandiri Budaya melalui pemberdayaan perempuan.
Meski program ini telah berjalan lama dan bahkan menjadi percontohan seperti di Brontokusuman, Mergangsan, para pengurusnya menghadapi kendala mendasar dalam hal permodalan.
"Programnya bagus. Namun, Desa Prima di Brontokusuman yang sudah berdiri sejak 2009 pun masih kesulitan," ujar Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi'i, usai sosialisasi di Kelurahan Brontokusuman, Kamis (19/6/2025).
Menurut Syafi'i, kendala utama terletak pada aturan penyaluran BKK yang secara spesifik ditujukan bagi Kota, Kabupaten, dan Kalurahan.
"Yang di kota ini sulit mengakses BKK Dana Keistimewaan. Padahal Kalurahan itu sebutan untuk desa di kabupaten, kalau di kota namanya Kelurahan. Beda satu huruf ini pengaruhnya sangat banyak dalam kebijakan," jelas Syafi'i, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIY.
Ia membandingkan kondisi ini dengan Desa Prima di wilayah kabupaten, seperti Desa Prima Putat di Gunungkidul. Dengan dukungan BKK Dana Keistimewaan, usaha pemberdayaan perempuan di sana bisa maju pesat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akses BKK bagi keberlanjutan program.
Untuk itu, Syafi'i mendorong adanya komunikasi dan sinergi antara pengelola Desa Prima dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama Bappeda dan Wali Kota.
"Perlu ada keberpihakan dari Pemkot, mulai dari Bappeda selaku perencana, Wali Kota sebagai eksekutif, hingga DP3AP2 yang mengawal program. Pengelola Desa Prima harus proaktif menjalin komunikasi agar program strategis ini mendapat dukungan yang dibutuhkan," pungkasnya.
