Pemda DIY terkesan gagap dalam permasalahan data ketika pemerintah akan menyalurkan bantuan terhadap pelaku UMKM
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Muh. Ajrudin Akbar menganggap perlunya Pemda DIY membentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Center. Hal ini untuk mempermudah pendataan dan pendampingan agar pelaku UMKM bisa lepas landas atau naik kelas.
Pasalnya selama masa pandemi Covid-19, Pemda DIY terkesan gagap dalam permasalahan data ketika pemerintah akan menyalurkan bantuan terhadap pelaku UMKM yang paling terdampak. Menurut dia, sebaiknya Pemda DIY memiliki alur proses yang jelas dalam hal pembinaan dan pengembangan UMKM.
Ajrudin melihat data base UMKM dalam setiap kali ditanyakan di rapat koordinasi maupun laporan pertanggungjawaban, Pemda DIY menyebutkan ada ribuan UMKM. Namun ketika ada bantuan mereka kebingungan menyalurkannya sehingga pelaku UMKM diminta mendaftar kembali sendiri-sendiri.
"Berarti ada problem data base yang harus diselesaikan," kata Ajrudin, di kantor DPRD DIY, Senin (28/6). Dengan perbedaan data tersebut akhimya ketika ada bantuan misalnya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), beberapa waktu lalu, masing-masing pelaku UMKM mendaftar kembali sendiri-sendiri. Akibatnya bantuan tersebut hanya menyasar bagi pelaku UMKM yang melek teknologi. Sementara yang tidak melek teknologi tidak memiliki akses.
"Berarti ada problem data base yang harus diselesaikan," kata Ajrudin, di kantor DPRD DIY, Senin (28/6). Dengan perbedaan data tersebut akhimya ketika ada bantuan misalnya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), beberapa waktu lalu, masing-masing pelaku UMKM mendaftar kembali sendiri-sendiri. Akibatnya bantuan tersebut hanya menyasar bagi pelaku UMKM yang melek teknologi. Sementara yang tidak melek teknologi tidak memiliki akses.
"Maka, salah satu solusi yang cukup penting ini perlu ada UMKM Center bahkan bisa jadi level tingkat kecamatan jadi di situ ada data base jelas tentang UMKM yang ada tingkat kecamatan (kemantren kapanewon), bahkan bisa sampai level desa (kelurahan/kalurahan)," katanya.
la menyebutkan dengan data base itu bisa diketahui jumlah pemilik warung kecil, industri kecil misal pengusaha tahu dan tempe. Semakin kecil ada data base seperti itu pola pembinaan kian mudah dan terarah. Kita bisa selesaikan step by step.
"Problemnya adalah ketika penanganan objek tidak jelas menjadi tidak jelas juga target dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan sasaran program apa yang jadi kebutuhan para UMKM masyarakat yang punya suaha kecil menengah harus betul-betul tepat sasaran sehingga bisa jadi daya ungkit mulai dari produksi belum bagus bisa menjadi bagus.
"Pola harus diawali di UMKM Center ada data base jelas, bidang usahanya apa? pola pembinaannya dan daya ungkit apa yang dilakukan pemeimtah supaya UMKM bisa lepas landas," kata Ajrudin.
Pada sisi lain, Ajrudin juga mengapresiasi Pemda DIY yang mampu meningkatkan kapasitas nilai ekspor di era pandemi, terutama untuk tiga komoditas ekspor terbesar, seperti produk pakaian jadi bukan rajutan, produk penerangan rumah, dan barang-barang rajutan. Dia berharap hal tersebut bisa dikembangkan terhadap komoditas-komoditas lainnya.
