DPRD akan mendukung penganggaran dalam selama PPKM Darurat melalui refocusing ataupun mekanisme lain yang sudah diatur perundang-undangan
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 diberlakukan di seluruh Jawa-Bali, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan diterapkan di lima kabupaten/kota.
Ini disebut menjadi pilihan pahit yang harus ditempuh DIY, sebab kebijakan yang dilaksanakan hampir tiga pekan kedepan ini membuat banyak fasilitas umum, wisata perbelanjaaan harus tutup atau mengurangi jam operasional. Kondisi ini pasti berdampak pada perekonomian masyarakat di DIY.
Ini disebut menjadi pilihan pahit yang harus ditempuh DIY, sebab kebijakan yang dilaksanakan hampir tiga pekan kedepan ini membuat banyak fasilitas umum, wisata perbelanjaaan harus tutup atau mengurangi jam operasional. Kondisi ini pasti berdampak pada perekonomian masyarakat di DIY.
"Tapi jika tidak dilaksanakan dan didukung akan membuat kondisi kedepan lebih buruk lagi," ujar Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY ketika dikonfirmasi, pada hari Jumat (02/07/2021).
Huda berpendapat bahwa saat ini semua pihak terpaksa memilih untuk prioritaskan penanganan kesehatan dan pencegahan pandemi dengan konsekuensi turunnya aktifitas perekonomian di DIY. Tapi pilihan pahit ini menjadi yang terbaik untuk dilakukan.
Jika langkah tegas Pemda dan kesadaran masyarakat tidak ada, dikhawatirkan yang terpuruk bukan hanya kesehatan dan rumah sakit. Sektor wisata dan ekonomi akan ikut terimbas kedepannya.
"Saat ini baik rumah sakit, tenaga kesehatan, relawan, semua sudah kewalahan. Dalam pekan ini puluhan warga meninggal di rumah sakit, meninggal saat antri IGD, meninggal di rumah dan ribuan lain terjangkit virus. Jika kita tidak jalakan PPKM dengan baik kita khawatir akan banyak tragedi kemanusiaan," ungkapnya.
Dengan semua kondisi tersebut Huda berharap semua pihak bisa menahan diri dan disiplin menerapkan PPKM darurat. Dengan demikian harapannya segera menurunkan penularan covid di DIY secara drastis dan cepat.
Huda berharap aparat dan satgas di seluruh tingkatan untuk bersikap tegas, terutama dalam penegakan aturan. Kerumunan dan semua yang berpotensi penularan mohon dicegah dan dikendalikan.
Masyarakat diminta meningkatkan kesadarannya untuk mensukseskan PPKM darurat dan menjaga diri serta keluarganya agar jangan tertular. Selain itu, Pemda pun diminta meningkatkan kapasitas rumah sakit serta memperbesar kapasitas shelter shelter perawatan dan isolasi bagi warga yang terkena COVID-19.
"Semua Anggota Dewan akan bahu membahu bersama masyarakat dan tidak akan keluar daerah saat penerapan PPKM darurat ini," ujar politikus PKS ini.
Terkait aktivitas di DPRD DIY, kegiatan dewan tetap jalan sesuai prosedur dalam PPKM darurat. Masyarakat bisa mengadu ataupun sampaikan aspirasi dengan cara online.
DPRD akan mendukung penganggaran dalam selama PPKM Darurat melalui refocusing ataupun mekanisme lain yang sudah diatur perundang-undangan. Diharapkan Pemda DIY mampu terkait anggaran pelaksanaan PPKM darurat.
"Kami juga akan mengawasi pelaksanaan sekaligus mengisi ruang ruang kosong yang perlu dilakukan dan dibantu," pungkas Huda Tri Yudiana.
