Dari ratusan aspirasi yang diterima, sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, Syafi’i menegaskan hal itu bukan hambatan.
Sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur, pengelolaan sampah, dan biaya pendidikan masih menjadi keluhan utama warga Kota Yogyakarta hingga pertengahan 2025. Hal ini terungkap dalam kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, S.Psi, yang dilaksanakan di enam kemantren: Wirobrajan, Kraton, Umbulharjo, Mergangsan, Ngampilan, dan Mantrijeron.
“Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY sudah berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun, masih banyak masyarakat yang tercecer informasi sehingga tidak mendapatkan layanan secara optimal,” ujar Syafi’i saat reses di Kemantren Kraton.
Syafi’i mencontohkan, program UPT JPD (Jaminan Pendidikan Daerah) seharusnya bisa membantu warga dalam pembiayaan pendidikan. Namun, masih banyak yang belum mengetahui keberadaannya. Hal serupa terjadi pada Bapel Jamkesos, lembaga milik Pemda DIY yang menyediakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tercakup BPJS.
Di bidang infrastruktur, keluhan masyarakat mencakup kerusakan jalan, saluran air limbah dan air hujan, serta kemacetan lalu lintas. Salah satu kasus yang menonjol adalah kerusakan gang Rukun di wilayah Suryowijayan, Mantrijeron. Jalan tersebut sering amblas karena berada di atas saluran air hujan yang pipanya kerap pecah akibat beban kendaraan.
“Warga sudah berulang kali mengusulkan perbaikan melalui Musrenbang, tapi selalu tertolak. Bisa jadi karena usulannya terlalu banyak, sehingga perlu skala prioritas,” jelas politisi asal Suronatan, Ngampilan itu.
Dari ratusan aspirasi yang diterima, sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, Syafi’i menegaskan hal itu bukan hambatan.
“Aspirasi warga tetap kami tampung. Insya Allah, akan saya sampaikan dan koordinasikan dengan DPRD Kota Yogyakarta. Inilah bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat,” tutupnya.
