Yogyakarta - Untuk mewujudkan optimasi dakwah parlemen, Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta menggelar sarasehan yang betujuan untuk menampung...
"Sarasehan kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang sudah dihimpun oleh struktur PKS di Kota Yogyakarta dari tingkat DPD hingga DPC," ujar M. Syafi'i, Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta.
M. Syafi'i menambahkan, setiap usulan wilayah akan dijadikan program utama oleh FPKS DPRD Kota Yogyakarta untuk kemudian diakomodasi dalam APBD. Masing-masing kelurahan dan kecamatan memiliki perencanaan pembangunan.
Hasil dari sarasehan dan kajian yang telah dilakukan oleh FPKS DPRD Kota Yogyakarta adalah penguatan empat program utama yang meliputi perwujudan good governance dalam proses pelimpahan kewenangan dari SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta ke tingkat kecamatan, tanggungjawab pemenuhan hak dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan penguatan UMKM sekaligus ekonomi kreatif.
"Empat program utama ini yang akan diseriusi FPKS kedepan. Efektivitas pelimpahan kewenangan dari Pemkot ke tingkat kecamatan yang saat ini sedang berjalan harus kita awasi untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahan. Dalam tanggungjawab pemenuhan hak dasar masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perumahan harus terus diawasi karena dalam pelaksanaanya masih ada beberapa permasalah seperti masih adanya pungutan di beberapa sekolah. Dalam bidang kesehatan proses peralihan Jamkesda ke BPJS yang saat ini sedang berlangsung. Demikian juga dengan penambahan fasilitas kesehatan. Dalam bidang perumahan juga kita akomodir stimulan perumahan layak huni," ujar ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri.
Nasrul Khoiri juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai oleh FPKS periode sebelumnya harus diperbaiki karena eksekusinya belum merata. Demikian juga dengan penguatan UMKM yang merupakan sektor real Kota Yogyakarta sekaligus penguatan ekonomi kreatif yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta.
