Selain persoalan anggaran, lanjut Huda, SLB swasta juga menelan persoalan kekurangan SDM
Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menangani anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bantuan Operasional Sekolah untuk SLB di wilayah DIY sempat dipangkas. Bahkan SLB swasta terancam kekurangan sumber daya manusia.
Persoalan yang dialami SLB di DIY tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Rabu (12/1/2022). Ia mengaku mendapatkan beragam keluhan dari para pengelola SLB, salah satunya di Kulonprogo yang terjadi pemangkasan bantuan operasional.
"Kami mendapatkan keluhan adanya penurunan Bosda tahun 2021 menjadi Rp470.000 per siswa padahal tahun 2020 sebesar Rp850.000 per siswa. Ini kan satu-satunya sumber dana yang diandalkan untuk kehidupan tenaga pendidik di SLB swasta," kata Huda di DPRD DIY.
Huda berharap agar pengurangan itu tidak terjadi lagi. Ia meminta perlunya pemerataan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di SLB. Menurutnya ada guru yang belum mendapatkan sama sekali, di sisi lain ada tenaga mendapatkan insentif dobel karena mengajar di SLB dan sekolah inklusi.
"Saat ini gaji guru SLB yang swasta antara Rp300.000 sampai Rp800.000, kami menyarankan agar disetarakan dengan UMR," ujarnya.
Selain persoalan anggaran, lanjut Huda, SLB swasta juga menelan persoalan kekurangan SDM. Karena sejumlah guru PNS yang diperbantukan di SLB swasta harus pindah ke sekolah negeri. Hal ini karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35/2018 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.
"Sehingga ini perlu adanya penambahan SDM guru untuk SLB terutama di swasta," kata politikus PKS DIY ini.
Sumber: harianjogja.com
