Secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, naiknya harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi sektor pariwisata. Sektor yang menjadi unggulan DIY
Jelas dan tegas sikap DPW PKS DIY menolak naiknya harga BBM bersubsidi. PKS DIY mendesak pemerintah pusat agar segera membatalkan harga yang sudah terlanjur dinaikkan.
Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jelas menyengsarakan rakyat. Slogan pemerintah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77 Pulih lebih Cepat Bangkit lebih Kuat menjadi angan-angan kosong. Slogan ini sulit terwujud apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan seperti sekarang ini. Yang terjadi masyarakat akan semakin susah.
BBM bersubsidi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka jika harganya naik akan membuat harga-harga yang lain ikut naik. Sektor transportasi sudah jelas akan terdampak. Semua sektor yang menggunakan sarana transportasi akan terkena imbas kenaikan harga. Padahal semua kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako dan pangan tidak bisa lepas dari penggunaan sarana transportasi.
Dampak yang lebih besar juga akan terjadi dengan naiknya harga BBM bersubsidi, yaitu ikut naiknya jumlah warga miskin di Indonesia. Karena upah atau pendapatan masyarakat tidak ikut naik sementara harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan.
Jumlah warga miskin dan harga-harga yang naik akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini otomatis akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, naiknya harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi sektor pariwisata. Sektor yang menjadi unggulan kita di DIY. Jumlah wisatawan akan berkurang karena ongkos transportasi naik. Belum lagi jika pengelola tempat-tempat wisata juga menaikkan harga retribusinya. Masyarakat akan berpikir ulang untuk berwisata. Tentu ini bisa menjadi pukulan besar di saat perekonomian Yogyakarta sedang merangkak pulih setelah melewati masa-masa kritis pandemi.
Melihat multi efek yang timbul dari kenaikkan harga BBM bersubsidi. PKS DIY menyerukan untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsi. Jika alasan menaikkan harga BBM bersubsidi karena beban subsidi yang sudah terlalu besar, harusnya pemerintah bisa mencari alternatif lain bukan dengan cara menambah beban masyarakat. Termasuk membatalkan proyek Ibu Kota Negara dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang sangat memberatkan APBN.
