Bukan proses singkat, keputusan berkoalisi dan terpilihnya Paslon terjadi setelah melalui perjalanan panjang menyamakan visi dan misi daerah ke depan
Pada pilkada 2011, hampir saja terjadi koalisi PDIP dan PKS dengan mengusung Hasto - Ahmad Sumiyanto. Namun arahan langsung Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq saat Mukernas 2011 di Yogyakarta, mantan ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto agar diusung sebagai Calon Bupati Kulonprogo. Terbentuklah Koalisi Manunggal yaitu PKS yang memiliki kursi 4 kursi DPRD, PKPB 1 Kursi dan PDK 1 kursi, cukup memenuhi syarat minimal 6 kursi mengusung Paslon, dengan wakil dari PKPB.
Namun pada detik-detik akhir pendaftaran ke KPU, diketahui terjadi perubahan jabatan Ketua dan sekretaris PDK sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Akhirnya PKS memutuskan bergabung dengan Demokrat yang mengusung Mulyono sebagai Calon Bupati dan Ahmad Sumiyanto sebagai Calon Wakil Bupati. Pasangan NOTO ini dinyatakan kalah.
Paska Pilkada secara realita politik PKS Kulonprogo ikut mendukung Bupati terpilih, Hasto dalam pemerintahan daerah. Beberapa gagasan tertuang dalam kebijakan daerah antara lain BAZDA, Bela Beli Kulonprogo, dan penyusunan Naskah akademik Perda Pendidikan Karakter pada Tahun 2016. Sehingga, pada Pilkada 2017, PKS Kulonprogo tanpa ragu bergabung mengusung Hasto - Tejo untuk periode ke-2 dengan koalisi PDIP, PKS, Golkar, dan PAN.
Namun pada tahun 2019 Hasto diangkat menjadi kepala BKKBN sehingga Tejo naik menjadi Bupati, dan kursi Wakil Bupati menjadi kosong. Kemudian dipilihlah Wakil Bupati baru melalui pemilihan Wakil Bupati di DPRD tahun 2020 atas rekomendasi partai pengusung, terpilihlah Fajar Gegana.
Pasangan Tejo - Fajar melanjutkan pemerintahan daerah bersama koalisi pengusung hingga purna tugas di Tahun 2022, dan jabatan Bupati diisi oleh Penjabat Bupati sampai saat ini. Rekomendasi pemerintahan daerah yang strategis selama masa dipimpin Penjabat Bupati, banyak diwarnai dari produk keputusan DPRD. Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati dari PDIP selalu bersinergi dengan fraksi-fraksi dari partai pengusung.
Hari ini, PDIP dan PKS telah sepakat mengusung Paslon NKH - RINI di Pilkada Kulonprogo 2024. Bukan proses singkat, keputusan berkoalisi dan terpilihnya Paslon terjadi setelah melalui perjalanan panjang menyamakan visi dan misi daerah ke depan yang sudah terbangun sebelumnya melalui komunikasi selama kurang lebih 12 Tahun.
Ada harapan di masa datang kelangsungan kebijakan pemerintah daerah akan lebih baik, menuju Kulonprogo mandiri, maju, dan sejahtera. Sebagaimana sesuai cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD RI 1945 dan VISI PKS menjadi partai pelopor mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Di Bumi Kulonprogo kolaborasi PDIP-PKS telah teruji, dengan kelebihan dan kekurangannya namun saling melengkapi.
Semoga ke depan akan menjadi lebih baik. Karena itulah proses dakwah, yaitu mengajak ke arah yg lebih baik.
Penulis: Hamam Cahyadi (FPKS DPRD Kulonprogo 2009-2024)
