Tuduhan tidak berdasar karena emosi pengikut calon yang kecewa kepada partai politik yang tidak jadi mengusung
Pembentukan koalisi dukungan terhadap pasangan calon Pilkada seringkali diwarnai berbagai latar belakang. Hal inilah yang tidak semua orang ketahui dan bisa melihatnya secara menyeluruh. Akibatnya muncul berbagai respon yang mungkin tidak terduga. Tuduhan tidak berdasar karena emosi pengikut calon yang kecewa kepada partai politik yang tidak jadi mengusung. Tudingan koalisi terjadi karena money politik, hingga konspirasi politik yang terjadi di pusat berimbas di daerah.
Pada pilpres 2014 terjadi 2 kubu Koalisi Merah Putih dimotori Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Koalisi Indonesia Hebat di dalamnya PDIP dan PKB yang di kulonprogo dipaksakan untuk tegak lurus konstalasi koalisi pusat.
Pada saat penetapan alat kelengkapan dewan di DPRD Kulonprogo, KMP menyapu bersih semua pimpinan Komisi dan Badan yang ada di DPRD. PDIP dan PKB tidak satupun diberikan posisi pimpinan. Namun, koalisi yang dibangun di DPRD ini ternyata kurang berpengaruh dalam jalannya pemerintahan daerah.
Bupati Kulonprogo diusung oleh PDIP PAN dan PPP sebagai pendukung justru menguntungkan internal PDIP. Dan ternyata di DIY, hanya Kulonprogo yang menerapkan koalisi pusat dilakukan di daerah. Maka tidak berlangsung lama koalisi ini mencair dan terjadi basa-basi politik, rekonsiliasi parpol koalisi mendukung pemerintah daerah waktu itu.
Penataan alat kelengkapan dewan pun diatur kembali dalam paruh perjalanannya secara proporsional antara fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Semua nyawiji melalui proses basa-basi politik beberapa waktu, hingga pilkada 2017 nyaris saja peserta Pilkada hanya calon tunggal Hasto-Tejo, namun pada akhirnya muncul Paslon pesaing Zuhad-Iriani diusung Gerindra, PKB, Demokrat yang sepertinya belum bisa meninggalkan konstalasi Pilpres 2014.
Hasil Pilkada 2017 Hasto-Tejo 85 ℅ sedangkan Zuhad-Iriani 15%, hal ini menunjukan realita geopolitik daerah tidak terpengaruh pusat.
Masyarakat Kulonprogo cukup rasional memilih calon yang tepat untuk membangun Kulonprogo, bukan sekedar emosional pengaruh percaturan politik nasional semata.
Maka di Pilkada 2024 ketika PKS memutuskan berkoalisi dengan PDIP di Kulonprogo adalah hasil proses panjang Kolaborasi politik dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini sejak paska Pilkada 2011.
Kesamaan visi dan frekeunsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi alasan utama kolaborasi PKS dan PDIP.
Basi, kolaborasi yang basa-basi. Kolaborasi atas dasar keyakinan pasangan calon Novida-Rini akan bisa membawa Kulonprogo menjadi kabupaten maju mandiri dan sejahtera.
Penulis: Hamam Cahyadi (MPD PKS Kulonprogo)
.JPG)
