Triyono Hari Kuncoro meminta Pemkot Yogyakarta memprioritaskan program masyarakat dalam anggaran 2027 di tengah penurunan dana transfer pusat.
YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memprioritaskan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Desakan ini muncul menyusul adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi belanja.
“Akan terjadi pergeseran anggaran di beberapa kegiatan di OPD. Kami tekankan supaya Pemerintah Kota menekankan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya seremonial itu dikurangi saja,” kata Kuncoro, Selasa (27/10).
Menurut pimpinan DPRD dari PKS tersebut, penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk mengendalikan belanja daerah di tengah keterbatasan penerimaan. Pihaknya secara tegas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meninjau kembali usulan kegiatan agar defisit anggaran Kota Yogyakarta tidak semakin membengkak saat pembahasan bersama komisi.
Selain efisiensi program, Kuncoro juga menyoroti pentingnya kepastian ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Ia menegaskan bahwa Pemkot harus menyiapkan alokasi khusus, mengingat selama ini pos tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Ini harus menyediakan sekian miliar untuk memenuhi itu semua. Kami saat ini juga masih menunggu surat dari pusat. Kemarin Kemendiknas sudah menyampaikan akan bersumber dari pusat,” terangnya.
Di luar isu fiskal 2027, Kuncoro memaparkan bahwa DPRD Kota Jogja juga tengah mematangkan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPAR) 2026–2045 agar selaras dengan kemampuan anggaran daerah dalam jangka panjang.
“Artinya, itu harus utuh komprehensif, sehingga ini menyiapkan masa depan pariwisata Kota Jogja itu seperti apa selama 20 tahun, dengan lima tahun sekali akan ada evaluasi,” pungkasnya.
.JPG)
