Partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap terbuka dan mendukung riset-riset ilmiah yang berupaya membenahi kualitas demokrasi kita.
YOGYAKARTA — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Wiyarno, S.T., M.Eng., menyambut hangat kedatangan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam rangka wawancara penelitian.
Penelitian yang mengusung judul “Budaya Politik Uang di Indonesia: Perspektif Psikologi Politik Pemilih”. berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2026, bertempat di Kantor DPTW PKS DIY.
"Kami mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dari KISP. Partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap terbuka dan mendukung riset-riset ilmiah yang berupaya membenahi kualitas demokrasi kita," ungkap Budi Wiyarno.
Lebih lanjut Ketua DPW PKS DIY menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi serta menjadi narasumber dalam riset tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif PKS DIY merupakan wujud komitmen konsisten partai dalam memutus rantai praktik politik uang (money politics) serta menghadirkan pendidikan politik yang mencerahkan bagi masyarakat.
Mendorong Pendidikan Politik dan Pemilu Berintegritas
Budi Wiyarno menilai bahwa praktik politik uang merupakan tantangan nyata yang mengancam kualitas demokrasi dan melukai kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pendekatan studi dari sudut pandang psikologi politik pemilih sangat relevan untuk memahami akar masalah serta dinamika perilaku pemilih di lapangan secara lebih mendalam.
"Praktik politik transaksional tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan normatif. Kita perlu memahami dinamika psikologi pemilih di lapangan agar dapat merumuskan strategi pencegahan dan edukasi politik yang presisi dan efektif," jelasnya.
Budi Wiyarno menyampaikan bahwa PKS DIY siap membagikan pandangan, pengalaman, serta strategi dalam merawat konstituen, menjalankan pendidikan politik secara berkelanjutan, dan bagaimana membendung budaya transaksional menjelang kontestasi politik.
"Kami berharap hasil riset berbasis data (evidence-based research) dari KISP ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyelenggara pemilu, partai politik, maupun seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat," pungkasnya.


.jpeg)
