Anggota DPR RI Sukamta dari FPKS sebut judi online jadi ancaman serius program ekonomi Presiden Prabowo. Ia juga soroti program MBG dan isu Gaza.
Yogyakarta - Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi) DPW PKS DIY menginisiasi acara ramah tamah dengan insan media.
“Acara ini adalah ajang sinergi antara partai politik dan media. Sangat penting karena media adalah pilar demokrasi yang perannya sangat vital dalam membangun bangsa,” ujar Ketua Bidang Komunikasi PKS DIY, Yani Fathur Rahman.
Pada acara kali ini komdigi menghadirkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Sukamta yang merupakan Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil DIY untuk berdialog langsung.
Dr. Sukamta mengingatkan adanya ancaman serius dari praktik judi online (judol) yang perputaran uangnya telah mencapai Rp 1.200 triliun. Angka fantastis yang setara dengan sepertiga APBN ini dinilainya dapat menggerogoti dan mengganggu keberhasilan program ekonomi kerakyatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan mengangkat ekonomi rakyat bawah. Namun, jika peredaran uang di masyarakat digerogoti oleh judi online yang lari ke luar negeri, ini akan mengganggu kesuksesan program Pak Prabowo,” tegas Sukamta.
Ia menyoroti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan ribuan penerima bantuan sosial (bansos) di DIY turut terjerat judol. Menurutnya, ini adalah situasi dilematis namun harus menjadi pembelajaran.
“Di satu sisi kasihan, tapi di sisi lain ini harus menjadi evaluasi agar bantuan pemerintah digunakan secara bijak. Perlu ada efek jera,” ujarnya di hadapan puluhan insan media DIY.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Pada kesempatan yang sama, Sukamta juga memberikan pandangannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun. Meski mengakui adanya kekurangan, ia menyebut kemampuan organisasi Indonesia dalam menyediakan 40 juta porsi makanan setiap hari patut diapresiasi.
“Namanya pekerjaan masif, pasti ada ruang error. Yang penting harus selalu ada evaluasi dan proses perbaikan,” jelasnya.
Untuk menjamin kualitas, ia mendorong Badan POM untuk proaktif melakukan pengawasan, mulai dari bahan pangan, proses memasak, hingga penyuluhan kepada penyedia makanan.
Seruan untuk Perdamaian di Gaza
Selain isu nasional, politisi PKS ini turut menyinggung krisis kemanusiaan di Palestina. Ia bersyukur adanya gencatan senjata, namun mengecam pelanggaran yang masih dilakukan Israel. Ia mendorong agar negara-negara sponsor perdamaian, terutama PBB, segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
“Kita bicara tentang kemanusiaan universal. Indonesia seharusnya lebih aktif mengirim pasukan perdamaian dan dukungan nyata bagi rakyat Palestina,” pungkasnya.